BPMP DIY Dorong Sinergi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Implementasi Wajib Belajar


detik-pena.my.id,| Sleman – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY menggelar kegiatan Implementasi Wajib Belajar dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 29 Oktober 2025 di kantor BPMP DIY. Kegiatan ini diikuti 51 peserta dari unsur kabupaten/kota, provinsi, serta peserta internal BPMP dengan tujuan memperkuat sinergi lintas pihak dalam memastikan seluruh anak di DIY memperoleh hak pendidikan dasar 13 tahun.


Ketua panitia, Frida Nurcahyani, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam mempercepat penanganan ATS serta mendukung pelaksanaan wajib belajar di seluruh wilayah DIY.


Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BPMP DIY, Bambang Hadi Waluyo, yang menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mensukseskan program wajib belajar. Ia menekankan bahwa Dinas Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu dukungan aktif dari BPMP, pemerintah daerah, serta masyarakat. Bambang juga menyoroti perlunya sinkronisasi kegiatan dan anggaran antara daerah dan BPMP agar pelaksanaan program berjalan efektif.


Usai pembukaan dan sesi foto bersama, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari PIC Wajib Belajar BPMP DIY mengenai Dashboard ATS, yang menampilkan data dan kondisi terkini anak tidak sekolah di DIY. Materi berikutnya disampaikan oleh para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Dikbudpora DIY, yang memaparkan progres, tantangan, dan arah kebijakan dalam implementasi wajib belajar 13 tahun serta strategi penanganan ATS di daerah masing-masing.


Menutup kegiatan, Frida menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi (verval) data ATS agar intervensi penanganan dapat dilakukan secara tepat. Ia juga mendorong adanya penerbitan regulasi daerah tentang Wajib Belajar dan Penanganan ATS sebagai payung hukum yang kuat untuk memperkuat komitmen semua pihak.


Melalui kegiatan ini, BPMP DIY berharap kolaborasi lintas lembaga semakin solid dalam mewujudkan DIY sebagai daerah yang benar-benar menjamin hak pendidikan bagi setiap anak tanpa terkecuali.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama