detik-pena.my.id || BEKASI — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menekankan perlunya menemukan titik temu yang adil antara kepentingan pengusaha agar usahanya tetap berjalan dan menguntungkan, dengan hak dasar pekerja untuk hidup layak serta sejahtera. Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi utama agar hubungan antara dunia usaha dan tenaga kerja berjalan adil, sekaligus menciptakan suasana yang ramah bagi masuknya investasi.
Pesan ini disampaikan Kapolri saat hadir dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berlangsung di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”, kegiatan ini diikuti sekitar 2.000 pekerja yang mewakili kurang lebih 1.200 perusahaan di kawasan tersebut. Turut hadir perwakilan pemerintah, organisasi serikat buruh, asosiasi pengusaha, hingga pengelola kawasan industri.
Kapolri memberikan apresiasi tinggi atas langkah konsolidasi yang digagas FSPMI, terutama karena semangat perjuangan kaum buruh kini semakin diarahkan lewat jalinan silaturahmi dan dialog terbuka dengan pihak pengusaha maupun pemerintah. Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan kerja adalah hal yang wajar terjadi, namun segala perselisihan wajib diselesaikan melalui musyawarah, patuh pada aturan yang berlaku, serta berkomitmen menjaga ketertiban bersama.
“Kita harus menemukan titik keseimbangan: di satu sisi pengusaha berharap usahanya tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan, di sisi lain pekerja berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,” tegas Kapolri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pekerja tidak boleh hanya dipandang sebagai alat produksi semata. Pekerja adalah aset berharga, mitra sejajar, dan bagian tak terpisahkan dari keluarga besar perusahaan. Oleh sebab itu, kelangsungan usaha dan pemenuhan hak-hak pekerja seharusnya berjalan beriringan dan saling menguatkan. Perusahaan yang sehat dan berkembang akan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, tenaga kerja yang haknya terjamin, terampil, dan produktif justru akan menjadi kekuatan utama yang mengangkat daya saing perusahaan di pasar.
Dalam perspektif yang lebih luas, Kapolri juga mengingatkan bahwa perubahan situasi politik dan ekonomi dunia membawa tekanan tersendiri bagi dunia usaha maupun dunia kerja. Kondisi ini menuntut kerjasama yang semakin erat antara pemerintah, pemilik modal, pengusaha, dan pekerja. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, kesempatan kerja semakin terbuka, dan terhindar dari perselisihan yang pada akhirnya merugikan semua pihak.
Kapolri juga memuji langkah positif yang sudah dimulai: pembahasan penyempurnaan aturan ketenagakerjaan yang dilakukan secara langsung antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Pendekatan ini dinilai sebagai contoh nyata cara mencari jalan keluar secara konstruktif, dengan tetap berpegang teguh pada hukum serta menjamin perlindungan hak-hak seluruh pekerja.
Pemerintah sendiri terus mendorong pengolahan sumber daya alam dalam negeri dan peningkatan nilai tambah produk, serta memperluas peluang investasi. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi nasional. Agar kebijakan ini berhasil, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, antara lain lewat pendidikan kejuruan yang terhubung langsung dengan industri, sehingga tenaga kerja Indonesia semakin ahli dan mampu menduduki posisi-posisi penting dan strategis.
Di akhir sambutannya, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Segala bentuk gangguan seperti pungutan liar, pemerasan, atau tindakan kriminal lainnya diminta segera dilaporkan agar ditindak tegas oleh pihak berwenang. Dengan kerjasama yang kokoh dan keseimbangan kepentingan yang terjaga, cita-cita kemajuan bersama menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
Pewarta : Fitria