Sidoarjo – detik-pena
Praktik perjudian ilegal kembali marak di wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ironisnya, kegiatan tersebut diduga “dipacking” oleh oknum pecatan TNI yang disebut-sebut memiliki kalangan berinisial KR kedekatan dengan aparat penegak hukum, sehingga aktivitas judi sabung ayam dan dadu berlangsung terang-terangan tanpa hambatan.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya memberantas segala bentuk perjudian, baik darat maupun online, dan telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas pelaku serta jaringan yang melindunginya. Namun, realita di lapangan justru berbeda.
Perjudian Terbuka, Seperti Kebal Hukum
Hasil investigasi awak media pada Sabtu (6/9/2025) menemukan kerumunan besar di sebuah lokasi di Sedati. Suasana riuh sorakan terdengar hingga luar area, memperlihatkan betapa bebasnya praktik sabung ayam dan dadu itu berlangsung.
Seorang warga berinisial AS mengungkapkan kepada media, “Siapa yang berani bubarkan sabung ayam ini? Semua sudah dikondisikan. Paling kalau ada razia, yang ditangkap hanya ayamnya. Besoknya main lagi.”
Dari pantauan di lapangan, lokasi perjudian tersebut bukan sekadar arena kecil. Parkiran kendaraan penuh, bahkan ada petugas parkir dan orang-orang yang bertugas mengawasi, seolah-olah untuk mendeteksi jika ada aparat atau pihak luar yang datang.
Masyarakat Pertanyakan Penegakan Hukum
Maraknya judi di Sedati menimbulkan keresahan warga. Mereka mempertanyakan kenapa Undang-Undang Nomor 303 KUHP tentang Perjudian tidak ditegakkan. Seolah ada pembiaran dari aparat terkait.
“Ini penyakit masyarakat. Kalau dibiarkan, Sedati bisa jadi sarang mafia judi. Padahal Sidoarjo dikenal sebagai kota santri, seharusnya bersih dari perjudian,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Desakan Penutupan Permanen
Masyarakat mendesak Polda Jawa Timur, Polres Sidoarjo, Polsek Sedati, hingga Kodam V/Brawijaya untuk bertindak tegas. Mereka meminta lokasi perjudian ditutup secara permanen dan jaringan mafia di baliknya diusut tuntas.
Selain itu, sejumlah tokoh agama dan masyarakat berencana melakukan koordinasi serta menggalang kekuatan moral untuk menekan aparat agar serius memberantas perjudian.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada aparat,” pungkasnya.